Gunung Slamet (3.428 meter dpl.) adalah sebuah gunung berapi yang terdapat di Pulau Jawa. Gunung ini berada di perbatasan Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa. Kawah IV merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai sekarang, dan terakhir aktif hingga pada level siaga medio-2009.

Gunung Slamet cukup populer sebagai sasaran pendakian meskipun medannya dikenal sulit. Di kaki gunung ini terletak kawasan wisata Baturraden yang menjadi andalan Kabupaten Banyumas karena hanya berjarak sekitar 15 km dari Purwokerto.

Geologi

Gunung Slamet dari ketinggian 28.000 kaki.

Sebagaimana gunung api lainnya di Pulau Jawa, Gunung Slamet terbentuk akibat subduksi Lempeng Indo-Australia pada Lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Retakan pada lempeng membuka jalur lava ke permukaan. Catatan letusan diketahui sejak abad ke-19. Gunung ini aktif dan sering mengalami erupsi skala kecil. Aktivitas terakhir adalah pada bulan Mei 2009 dan sampai Juni masih terus mengeluarkan lava pijar. Sebelumnya ia tercatat meletus pada tahun 1999.

Maret 2014 Gunung Slamet menunjukkan aktifitas dan statusnya menjadi Waspada. Berdasarkan data PVMBG, aktivitas vukanik Gunung Slamet masih fluktuatif. Setelah sempat terjadi gempa letusan hingga 171 kali pada Jumat 14 Maret 2014 dari pukul 00.00-12.00 WIB, pada durasi waktu yang sama, tercatat sebanyak 57 kali gempa letusan. Tercatat pula 51 kali embusan. Pemantauan visual, embusan asap putih tebal masih keluar dari kawah gunung ke arah timur hingga setinggi 1 km.

Catatan sejarah

Gunung Slamet pada tahun 1910.

Sejarawan Belanda, J. Noorduyn berteori bahwa nama "Slamet" adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke Jawa (kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab). Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan.

Ekologi

Gunung ini mempunyai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montana, dan Hutan Ericaceous atau hutan gunung.

Jalur pendakian

Pos pendakian Gunung Slamet, dukuh Bambangan

Jalur pendakian standar adalah dari Blambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Jalur populer lain adalah dari Baturraden dan dari Desa Gambuhan, Desa Jurangmangu dan Desa Gunungsari di Kabupaten Pemalang. Selain itu adapula jalur yang baru saja diresmikan tahun 2013 lalu, yaitu jalur Dhipajaya yang terletak di Kabupaten Pemalang.

Pendakian Gunung Slamet dikenal cukup sulit karena hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air. Pendaki disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup dari bawah. Faktor penyulit lain adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat mudah berubah-ubah dan pekat.

Jalur pendakian lainnya adalah melalui obyek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Meskipun terjal, rute ini menyajikan pemandangan yang paling baik. Kawasan Guci dapat ditempuh dari Slawi menuju daerah Tuwel melewati Lebaksiu.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Slamet

Jakarta - Harapan publik begitu tinggi menggantung pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia. Termasuk pemilihan kabinet yang diisi oleh figur yang jauh dari lingkaran korupsi. Tidak sedikit orang yang mumpuni di bidangnya, sehingga Presiden tidak harus bingung dalam menentukan siapa pembantunya kelak.

"Stok orang baik di negeri ini yang punya kompetensi, mumpuni di bidangnya banyak. Kenapa harus ngotot mengambil catatan orang-orang bermasalah yang karena dekat dengan kelompok-kelompok penekan?" kata pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/10/2014).

Menurut Hamdi, publik memiliki kriteria ideal yang diinginkan dalam kabinet Jokowi-JK kelak. Publik juga akan menunggu siapa figur-figur kuat dan terbaik di republik ini yang akan duduk di kabinet.

Namun, bila publik menilai Jokowi-JK dianggap salah dalam memilih figur di kabinet, maka akan berisiko. "Yang ditunggu publik adalah figur yang sesuai dengan visi-misi Jokowi yang memiliki komitmen dalam menjalankan pemerintahan," jelas Hamdi.

Terkait dengan beredarnya nama-nama calon menteri yang seharusnya merupakan bagian dari dokumen rahasia, Hamdi menilai ini adalah langkah 'diam-diam' Jokowi untuk membeberkan nama-nama itu ke publik agar publik memberikan penilaian.

Hal ini dilakukan karena kemungkinan adanya kelompok penekan yang memasukan nama-nama tersebut ke daftar calon menteri. "Padahal nama-nama yang dititipkan itu mendapatkan penolakan dari publik yang diwakili KPK-PPATK, sehingga ini dijadikan senjata untuk melawan balik agar nama-nama tersebut dikeluarkan dari daftar," jelas Hamdi.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/10/23/070242/2727168/10/pak-presiden-banyak-orang-bersih-kenapa-harus-ngotot-yang-kotor?nd772204btr

Jakarta - Setelah sempat menjadi perdebatan, akhirnya tiang pancang mercusuar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar), dibongkar.

Pembongkaran tiang pancang yang berada di landas kontinen Indonesia itu dilakukan sejak 15 Oktober lalu. Sebelumnya, pemerintah sudah melayangkan protes ke pemerintah negeri Jiran terkait pembangunan pancang yang diketahui Indonesia sejak 16 Mei 2014.

"Melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, kedua negara akhirnya memastikan keberadaan mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia," kata Hikmahanto Juwana,
Guru Besar Hukum Internasional UI, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/10/2014).

Menurut Hikmahanto, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia hendak membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia maka Malaysia harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen.

Jelang akhir pemerintahan SBY, Panglima TNI telah melakukan ultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri pembangunan tersebut. Namun Malaysia tidak menggubris ultimatum tersebut. Kemungkinan Malaysia melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Akibatnya pembongkaran tidak kunjung dilakukan.

"Namun menjelang pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi barulah Malaysia melakukan pembongkoran," kata Himahanto.

"Kemungkinan Malaysia melakukan hal ini karena tahu pemerintahan Jokowi akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang menganggu kedaulataan dan kepentingan nasional Indonesia," imbuhnya

Hikmahanto memperkirakan, ke depan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan menggunakan pola kebijakan luar negeri yang digunakan SBY, yaitu 'seribu teman dan nol musuh', khususnya di isu-isu bilateral.

"Terlebih lagi visi negara maritim Jokowi yang mengharuskan pemerintah harus berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut," imbuhnya.

Meski demikian Malaysia patut diapresiasi dalam membongkar Mercusuarnya sehingga tidak memunculkan konflik antar negara dengan dimulainya pemerintahan baru di Indonesia. Apa yang dilakukan Malaysia harus juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, khususnya Australia yang mengembalikan para pencari suaka secara tidak sah ke Indonesia melalui laut.

Indonesia sejak masa kepemimpinan Jokowi akan tegas dan keras bila kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia diganggu. "Hal ini merupakan investasi awal yang baik bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi negara maritim," katanya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/10/23/083240/2727218/10/2/malaysia-bongkar-mercusuar-hikmahanto-malaysia-tahu-jokowi-akan-keras

 Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Indonesia.

Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara.

Melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa “free trade area” (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Ibarat pisau bermata dua manfaat dari implementasi MEA itu bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas tersebut.

Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan dunia usaha di Indonesia dalam menghadapi era MEA 2015?

Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara itu, dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tak terkecuali sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan bahwa persiapan Koperasi dan UKM nasional untuk menghadapi era MEA sudah cukup baik.

“Sejauh ini persiapan Koperasi dan UKM kita untuk menghadapi era MEA 2015 ini cukup bagus. Persiapan sampai saat ini untuk menghadapi MEA itu kurang lebih 60 sampai 70 persen,” kata Syarief Hasan.

Sebagai persiapan, menurut dia, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategis, salah satunya pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.

Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Namun, Syarif menyebutkan salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM yang secara umum masih rendah.

“Untuk meningkatkan kualitas pelaku KUKM, kami melaksanakan berbagai pembinaan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun manajerial. Namun, banyaknya tenaga kerja yang tidak terampil tentu berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Syarief, pihaknya melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

“Sektor Koperasi dan UKM yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi MEA 2015 itu  yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, dan teknologi informasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga berupaya meningkatkan akses dan transfer teknologi untuk mengembangkan pelaku UKM inovatif sehingga nantinya mampu bersaing dengan pelaku UKM asing.

Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menurut dia, diperlukan para pelaku UKM di Indonesia untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat, khususnya dalam menghadapi MEA.

 

“Para pelaku UKM harus memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka bisa cepat maju dan siap bersaing secara global,” ujarnya.

Ia menyatakan, sejauh ini dengan meningkatnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri yang didorong melalui kerja sama pemerintah dengan pihak swasta, daya saing UKM Indonesia pun makin meningkat.

Hal itu, kata dia, terbukti dari data terbaru yang dikeluarkan oleh “World Economic Forum” bahwa peringkat daya saing UKM Indonesia naik dari nomor 52 menjadi nomor 38.

“Indeks daya saing kita (di antara negara ASEAN) itu 4,1 sama dengan Thailand. Kita hanya kalah dari Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.

Namun, ia meyakini dalam waktu dua tahun daya saing KUKM di Tanah Air dapat sejajar dan bahkan mengungguli Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, dari pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM.

“UMKM bidang industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembinaan ini diarahkan agar IKM berdaya saing global,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Ia mengatakan penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor.

Kedua menteri tersebut pun menyatakan upaya-upaya strategis dalam menghadapi MEA 2015 akan terus dilakukan. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.

“Maka Koperasi dan UKM dalam negeri harus meningkatkan kualitas dan kinerja untuk menyambut MEA 2015. Kita harus bisa menjadi ‘market leader’, terutama di pasar sendiri. Saatnya kita maju dan mandiri dalam menghadapi pasar bebas,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015

Media utama di Australia memberikan perhatian khusus atas pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Lembaga Penyiaran Publik ABC bahkan menayangkan siaran langsung detik-detik pelantikan di gedung MPR Jakarta.

Dalam siaran langsung ABC News 24 yang dimulai pukul 14.00 siang waktu Melbourne (pukul 10.00 pagi WIB), Jokowi digambarkan sebagai pemimpin Indonesia pertama yang muncul bukan dari kalangan elit politik dan militer.

Ia digambarkan sebagai sosok pedagang furnitur yang menjalankan kampanye politiknya dengan dukungan dari kalangan akar rumput dan voluntir.

Salah seorang narasumber ABC, Tim Palmer, yang pernah bertugas di Indonesia dan menyaksikan pergantian presiden dari Megawati ke SBY, menggambarkan salah satu indikator taraf kehidupan rakyat Indonesia saat itu, yakni tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan.

Menurut dia, baik era Megawati maupun era SBY, indikator mendasar perbaikan taraf hidup rakyat ini tidak mengalami kemajuan berarti. Ia menyebut bahwa contoh ini merupakan gambaran bagaimana kegagalan politik terjadi di Indonesia.

"Jika dia (Jokowi) mampu melakukan perbaikan dalam isu kematian bayi dan ibu melahirkan, hal itu akan sangat memuskan," jelasnya.

Sementara itu, koran Sydney Morning Herald lebih menyoroti pertemuan formal pertama antara PM Tony Abbott dan Presiden Jokowi seusai pelantikan.

Dalam kesempatan itu PM Abbott secara pribadi mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri Pertemuan G20 bulan depan di Brisbane.

Dilaporkan, Presiden Jokowi belum bisa memastikan apakah akan hadir atau tidak dalam forum ekonomi negara-negara G20 yang dijadwalkan berlangsung 15 dan 16 November 2014.

Selain G20, isu lainnya yang dibahas dalam kesempatan itu adalah investasi dua arah antara Australia dan Indonesia, serta jumlah warga Indonesia yang menuntut ilmu di Australia yang semakin meningkat.

Dilaporkan pula bahwa PM Abbott menyampaikan kepada Presiden Jokowi, bahwa ia meneruskan tradisi pemimpin Australia yang menghadiri pelantikan presiden Indonesia, seperti pernah dilakukan mantan PM John Howard.

Koran lainnya, The Australian, menyoroti pelantikan Jokowi-JK dengan menggambarkan tantangan berat yang harus ditangani pemerintahan baru Indonesia ini.

Salah satunya, adanya kekhawatiran bahwa setiap langkah reformasi yang akan dijalankan pemerintahan ini, akan menghadapi kemungkinan dihambat oleh parlemen yang dikuasai pihak oposisi.

Dilaporkan, masih belum pasti bagaimana Presiden Jokowi bisa melakukan negosiasi secara efektif dengan pihak oposisi di parlemen.

Sumber : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=264890