JAKARTA- Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dakhiri melakukan sidak ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) milik Perusahaan Swasta Elkari Makmur Sentosa di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

Dalam sidak tersebut, Hanif sempat kesal dan marah dengan pengurus perusahaan jasa penyalur TKI tersebut. Bahkan, dia sempat melompat pagar untuk masuk ke lokasi tersebut.

"Ayo yang ada di dalam, buka pintunya! Kalau nggak dibuka saya kan loncat. Nama saya Hanif Dhakiri, saya menteri Tenaga Kerja," kata Hanif sambil berteriak.

Meski Hanif sudah berteriak, pintu tetap tak kunjung dibuka. Hanif yang kesal langsung melompati pagar untuk masuk ke dalam rumah.

Usai melompat, Hanif langsung meminta surat izin penampungan rumah TKI dan keterangan terkait keberadaan rumah ini kepada salah satu pegawai di sana.

Hanif menambahkan, lokasi penampungan TKI itu melanggar aturan karena tidak sesuai dengan standar aturan. "Saya akan tutup lokasi penampungan TKI ilegal ini. Namun jangan khawatir, mbak-mbak calon TKI ini tetap akan diberangkatkan ke luar negeri dengan cara disalurkan melali perusahaan lain yang lebih baik," kata Hanif.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061480/sidak-menteri-hanif-lompat-pagar

Jakarta - Konflik kepentingan di DPR tak kunjung mereda. Sejumlah efek samping terhadap bangsa pun sudah dan akan mulai terasa jika jalan damai tak kunjung ditempuh.

Tak bisa dipungkiri DPR memegang peran penting terhadap jalannya pemerintahan. Seperti diketahui, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi atau membuat undang-undang, penganggaran, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Perselisihan berkepanjangan yang terjadi sekarang ini membuat fungsi-fungsi itu tak bisa berjalan dengan maksimal. Pembuatan Undang-undang tak bisa berjalan karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk sempurna, begitu juga dengan penganggaran, dan tentunya pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga tak maksimal.

Apa saja sebenarnya dampak buruk dari perpecahan di DPR, berikut ulasannya:

1. Kemitraan dengan Pemerintah Terhambat

Komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR bermitra dengan pemerintah. Dualisme kepemimpinan dewan membuat kerja sama kemitraan denga pemerintah ini terhambat.

"Dampak terburuk, pembahasan terkait hubungannya dengan pemerintah tidak akan bisa jalan, karena sulit sekali untuk kuorum," kata mantan Ketua DPR Marzuki Alie kepada detikcom, Rabu (5/11/2014).

Dengan komposisi KMP vs KIH yang 5 fraksi versus 5 fraksi, kuorum akan sulit dicapai dalam rapat-rapat di DPR. Ada aturan bahwa rapat di DPR kuorum jika dihadiri oleh separuh lebih fraksi di DPR.

"Dikhawatirkan program-program pemerintah menjadi terhambat," ujar Marzuki.

2. Proses Seleksi Jabatan Publik Terbengkalai

DPR juga memiliki tugas untuk menyeleksi calon pejabat publik, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisioner KPK. Jika DPR belum bersatu, maka proses seleksi itu bisa tak bisa berjalan.

"Semua proses fit dan proper test tidak akan jalan, khususnya jabatan-jabatan publik yang diproses di DPR, tidak akan juga berjalan," kata mantan Ketua DPR Marzuki Alie saat berbincang dengan detikcom, Rabu (5/11/2014).

Paling dekat, DPR akan menyeleksi calon komisioner KPK. Sudah ada dua nama yang siap dibawa panitia seleksi ke DPR, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.

3. Anggaran untuk Kementerian Baru Belum Bisa Dibahas

Perpecahan di DPR juga berdampak pada anggaran untuk sejumlah kementerian dengan nomenklatur baru. Pembahasan anggaran sulit digelar karena DPR belum bersatu.

"Yang jelas untuk kementerian dengan nomenklatur baru ini kan tentu tidak bisa langsung bekerja, karena bagaimana pun ketika nomenklatur baru ada implikasi anggaran. Ini harus komunikasi dengan DPR," kata mantan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (5/11/2014).

Rapat pengambilan keputusan terhadap anggaran kementerian dengan nomenklatur baru itu bisa tak maksimal karena lima fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mau ikut rapat. Bahkan, kuorum rapat pembahasan anggaran itu juga bisa dipertanyakan. Sebab, kedua kubu sama-sama memiliki lima fraksi. Sedangkan aturan kuorum mengharuskan rapat pengambilan keputusan dihadiri lebih dari separuh fraksi yang ada di DPR.

4. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Jadi Tak Maksimal

Pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga bisa tak maksimal. DPR bisa menghambat gerak cepat pemerintah karena fraksi-fraksi yang ada di dalamnya tak kunjung bersatu.

"Karena pengawasan bisa tak maksimal, jadi pemerintah juga tidak bisa berjalan dengan kecepatan normalnya," kata mantan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (5/11/2014).

Sohibul mencontohkan pengawasan program kartu-kartu 'sakti' yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Politikus PKS ini mengatakan DPR perlu mendalami program kartu-kartu itu dengan memanggil dan bertanya ke pemerintah. Namun mungkin pemanggilan itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena harus menyelesaikan konflik internal.

"Walaupun Pak Jokowi sudah melaksanakan program itu, dari pihak kami, DPR, menyimpan banyak pertanyaan, belum pernah dipresentasikan di sini tapi sudah dilaksanakan," ujar pria yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR ini.

"Tapi karena ada dinamika seperti ini di DPR, jadi mungkin pemanggilan belum dalam waktu dekat," imbuhnya.

5. Gaji Tenaga Ahli dan Sespri Anggota DPR Belum Bisa Dibayar

Konflik kepentingan anggota DPR juga berdampak ke tenaga ahli dan sekretaris pribadi. Tenaga ahli dan staf di DPR mengaku belum menerima gaji. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan keuangan.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan tenaga ahli dan asisten pribadi DPR yang baru belum bisa direkrut lagi secara resmi. Perekrutan mereka erat kaitannya dengan kerja anggota DPR di Badan Legislasi.

"Tenaga Ahli dan Aspri selesai tugas 30 September sama dengan masa bakti anggota. Untuk diangkat lagi sesuai UU MD3, rekrutmen diatur dengan peraturan DPR yang sedang dibahas di Badan Legislasi," kata Winantuningtyastiti kepada detikcom melalui pesan singkat, Selasa (4/11) malam.

Badan Legislasi memang telah terbentuk, namun belum sempurna. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum mau merapat, sehingga Badan Legislasi belum bisa membuat aturan ataupun mengambil keputusan. Para tenaga ahli dan asisten pribadi pun belum bisa diangkat lagi.

"Jadi bukan gajinya tidak dibayar, tapi memang belum diangkat lagi," tegasnya.

 Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/05/152933/2739835/10/6/dpr-terbelah-ini-5-efek-samping-untuk-bangsa-dan-negara#bigpic

 

 

JAKARTA - Politisi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR belum menemukan titik temu untuk berdamai. Konflik kepentingan tersebut berdampak pada semakin merosotnya citra parlemen.

 

Pengamat politik yang juga aktivis 98, Fadjroel Rahman gusar dengan buruknya pemandangan yang ditampilkan politisi di Senayan. Dia mengingatkan kepada politisi, jangan sampai masyarakat menilai DPR sudah tak ada gunanya lagi.

"Sehingga nantinya rakyat memaksa untuk penghapusan DPR dan yang terjadi adalah sebuah demokrasi yang otoriter, karena fungsi dari DPR sudah tidak ada lagi,” kata Fadjroel kepada Okezone, Rabu (5/11/2014).

Politisi DPR ribut saat sidang paripurna

Fadjroel menyarankan agar kedua kubu duduk bersama dan membahas kembali UUD MD3. Dia juga mengingatkan bahwa DPR punya tugas dan fungsi budgeting, pengawas kebijakan dan pembuatan undang-undang.

Seharusnya, lanjut dia, saat ini DPR sudah bekerja untuk rakyat, bukan memikirkan kepentingan golongan. Dia mengatakan, kisruh antarkoalisi berdampak pada belum turunnya gaji untuk beberapa wakil rakyat.

“Anggota DPR tidak perlu takut, haknya pasti dibayar ketika konflik ini sudah ada penyelesaiannya,” urainya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/11/05/337/1061199/terus-berseteru-citra-dpr-makin-terpuruk

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasrul Azwar, melakukan aksi anarkis dengan membanting meja di dalam ruang sidang paripurna DPR.

Tindakan ini dilakukan Hasrul setelah pemimpin sidang menutup sidang paripurna dengan penetapan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan.

Kisruh tersebut diawali ketika pemimpin sidang, Agus Hermanto, menyampaikan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan yang diserahkan oleh ketua fraksi versi Suryadharma Ali (SDA) dan diketok palu. Tarik ulur dan hujan interupsi pun terjadi terkait legitimasi penetapan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan yang diserahkan.

Hingga akhirnya, pimpinan sidang lainnya, Fahri Hamzah, mengusulkan karena ada masalah internal di PPP maka susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan PPP diberi tenggat waktu untuk di revisi dan sidang sedianya ditunda hingga Rabu 29 Oktober 2014.

Menurut Fahri, yang disampaikan pimpinan paripurna itu merupakan surat administrasi yang berasal dari setjen. Susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan fraksi PPP juga ditanda-tangani oleh Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Terkait penyampaian oleh pimpinan itu dilakukan sesuai amanat Undang-Undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

"Kita tunda pemilihan alat kelengkapan dewan sampai besok pagi. Tapi, apa yang sudah dibacakan sah. Jika besok ada perubahan lain lagi," ujar Fahri dalam sidang paripurna DPR, Selasa (28/10/2014).

Usulan tersebut tidak bersambut lantaran hujan interupsi juga semakin berkecamuk. Anggota Fraksi PPP yang juga Ketua Fraksi PPP versi SDA, Epyardi, menyampaikan penolakannya atas penetapan Ketua Fraksi Hasrul Azwar sekaligus hasil Muktamar VIII di Surabaya yang mengukuhkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP karena Muktamar yang sah sedianya pada 30 Oktober.

Terlebih dengan pernyataan Hasrul yang menyebut jika susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan yang disampaikannya itu tidak sah. Beberapa saat kemudian, Hasrul kembali menyahut bahkan menyebutkan susunan terbaru dari DPP PPP versi Muktamar VIII Surabaya itu sah dan sudah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Hasrul kemudian maju ke meja pimpinan dan menyerahkan dua lampiran map yang diduga merupakan susunan DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, dan menyampaikan sesuatu kepada pemimpin, Agus Hermanto.

Namun, Agus justru langsung menutup sidang dan mengagendakan paripurna pada esok hari.

"Sidang kita tutup. Masih ada yang mau menyampaikan nama-nama anggota fraksinya? Kalau tidak ada kita tutup sidang ini. Tok," tutup Agus.

Hasrul yang masih berada di meja pimpinan tampak berang lantaran merasa tidak diakomodasi dan langsung turun dan ia langsung mengobrak-abrik meja anggota sidang paripurna. Hal ini sontak menarik perhatian dan menyarankan agar tidak perlu melakukan hal tersebut.

Sumber :  http://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1058021/politikus-ppp-ngamuk-banting-meja-di-ruang-paripurna-dpr

Jakarta - Sosok Susi Pudjiastuti semakin melejit setelah Presiden Jokowi mengamanahi dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebuah tugas yang awalnya banyak dicibir orang lantaran dirinya adalah pemilik maskapai Susi Air, bukan sebuah perusahaan kapal laut.

Latar belakang pendidikan Susi pun tak jarang dipandang sebelah mata karena hanya tamatan SMP dan tak lulus SMA. Bahkan dirinya langsung melakukan hal kontroversial saat diperkenalkan oleh Presiden Jokowi di Istana, yakni merokok.

Susi memang seorang perokok, tapi kini dirinya sudah mulai berhenti. "Saya sudah mulai berhenti," ujarnya di Gedung DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

Pada hari ini Susi memang cukup membuat heboh DPD RI. Para senator dibuatnya berdecak kagum atas gagasan yang terlontar. Kritikan pedas atas pengelolaan kelautan Indonesia saat ini sebanding dengan mereka yang menyabet gelar perguruan tinggi.

"Saya Rafli Kande, senator asal Aceh. Di tempat saya, Bu Susi ini terkenal dengan nama 'Kak Susi' karena dia punya pulau namanya Pulau Susi," ujar anggota Komite II DPD Rafli Kande dalam rapat bersama Susi.

Pulau Susi terletak di Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam. Pulau itu merupakan buah kasih dari pemerintah setempat atas jasa Susi ketika menolong korban tsunami.

"Sampai sekarang saya tak merasa memiliki pulau tersebut. Memang waktu itu saya pernah membangun masjid di sana, kemudian saya diberikan pulau. Tapi saya tak pernah tinggal di pulau itu," ungkap Susi.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/06/010527/2740271/10/cerita-menteri-susi-soal-kepemilikan-pulau-susi-di-aceh?991101mainnews

Washington - Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memberi ucapan selamat kepada Partai Republik yang berhasil memenangkan pemilu sela. Partai Republik berhasil menyapu beberapa kursi dalam pemilu tersebut. Presiden mengingatkan kepada mereka yang terpilih untuk menjaga kepercayaan rakyat.

"Partai Republik memiliki kemenangan yang baik dan mereka layak mendapatkan ini. Mereka telah melakukan kampanye dengan baik," ucap Presiden Obama dalam jumpa pers di Gedung Putih, AS, dilansir dari ABCnews, Kamis (6/11/2014).

Obama yang berasal dari Partai Demokrat mengatakan, agar para senat dan legislator terpilih bekerja keras demi rakyat AS. Obama meminta kepada mereka yang terpilih untuk menghilangkan ambisi masing-masing.

"Mereka mengharapkan bagi yang terpilih untuk bekerja keras. Mereka berharap kepada kita untuk menyatukan ambisi demi rakyat bukan demi pribadi kita. Kita harus lakukan itu!," ucap Obama.

Sebelum memberikan ucapan di depan publik, Obama dikabarkan sudah melakukan kontak langsung dengan pimpinan Partai Republik, Mitch McConnell. Obama telah menelepon McConnell pada Rabu malam waktu setempat.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/06/053538/2740293/1148/obama-ucapkan-selamat-ke-partai-republik-yang-menangkan-pemilu-sela?991101mainnews

Jakarta - Kebiasaan sejumlah menteri sidak dan blusukan diapresiasi sebagai langkah mendobrak pola kepemimpinan di kementerian saat ini. Apapun cara para menteri dalam memimpin, rakyat diminta bersabar agar melihat hasilnya.

"Blusukan ini sebagai shock therapy untuk bawahannya agar tak lagi ada laporan asal bapak senang. Tapi blusukan atau sidak ini tidak bisa seterusnya. Kalau 6 bulan ke depan masalah masih ada ya berarti tidak berhasil sepenuhnya," kata pengamat politik Arie Sudjito saat dihubungi, Kamis (6/11/2014).

Waktu 6 bulan itu menurutnya sudah cukup untuk membuat perubahan di tubuh kementerian terutama di tataran birokrat dan kebijakannya.

"Upaya membenahi birokrasi itu kan sudah lama tapi selama ini nggak efektif. Waktu 6 bulan penting harus ada paling tidak ada perubahan kecil," sambungnya.

Menurutnya, sidak dan blusukan ini harus diimbangi perbaikan SOP dan kultur bekerja di kementerian itu. Perubahan harus bisa dilakukan dari level eselon I hingga pelaksana teknis di lapangan.

"Ini harus berdampak sistemik dan konkrit," sambungnya.

Ia pun tak mempermasalahkan jika blusukan dan sidak ini dinilai sebagian orang sebagai langkah pencitraan si menteri. Ia meminta rakyat bersabar untuk melihat hasil kerja para menteri kabinet Jokowi-JK saat ini. Rakyat harus memperhatikan serta mengawal apa yang dilakukan, program dan kebijakan yang dikeluarkan karena berdampak luas dengan kelangsungan hajat hidup orang banyak.

"Nggak apa-apa (kalau pencitraan), nggak ada yang salah. Pencitraan kalau dilakukan dan berhasil tidak ada masalah. Kalau tidak ada perubahan itu baru masalah. Itu harus ada perombakan," ucapnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/06/080200/2740343/10/blusukan-para-menteri-harus-terlihat-hasilnya?9911012